Analisis Laporan Keuangan

Ini adalah jawaban dari Soal 1-6 BAB 1 Analisis Laporan Keuangan karangan K.R. Subramanyam dan John J. Wild.

Anda adalah seorang analisis yang sedang menelaah Foxx Company. Data berikut ini untuk analisis keuangan Anda (kecuali dinyatakan lain, seluruh data adalah per 31 Desember, Tahun 2):
Rasio Lancar.................................: 2
Perputaran Piutang Usaha.....................: 16
Saldo awal Piutang Usaha.....................: $50.000
Pengembalian akhir tahun atas ekuitas biasa..: 20%
Penjualan (seluruhnya penjualan kredit)......: $1.000.000
Jumlah hari penjualan dalam persediaan.......: 36 hari
Rasio margin laba kotor......................: 50%
Beban (tidak termasuk harga pokok penjualan).: $450.000
Rasio total utang terhadap ekuitas...........: 1
Aset tak lancar..............................: $ 300.000

Diminta:
Menggunakan data tersebut, susunlah neraca per 31 Desember, Tahun2, untuk analisis anda. Aset lancar terdiri dari atas kas, piutang, dan persediaan. Klasifikasi neraca terdiri atas kas, piutang, persediaan, total asset tidak lancar, total kewajiban lancar, total kewajiban tidak lancar, dan ekuitas.

Diketahui:
Total asset : $ 500.000

Jawab:
Rasio Perputaran Piutang Usaha = Penjualan : Rata-rata Piutang
Rata-rata Piutang = Penjualan : Rasio Perputaran Piutang Usaha
= $ 1.000.000 : 16
= $ 62.500
Rata-rata Piutang = (Piutang Awal + Piutang Akhir) : 2
Piutang Akhir = (Rata-rata Piutang x 2) – Piutang Awal
= $ 62.500 x 2) - $ 50.000
= $ 75.000


Rasio Margin Laba Kotor = (Penjualan – HPP) : Penjualan
HPP = Penjualan - (Rasio Margin Laba Kotor x Penjualan)
= $ 1.000.000 – (50% x $ 1.000.000)
= $ 500.000
Rasio Jumlah Hari Penjualan dalam Persediaan = Persediaan Rata-rata : (HPP/360)
Persediaan Rata-rata = Rasio Jumlah Hari Penjualan dalam Persediaan x (HPP/360)
= 36 x ($ 500.000 / 360)
= $ 50.000


Kas = Total Aset Lancar – (Piutang + Persediaan)
= $ 200.000 – ($ 75.000 + $ 100.000)
= $ 25.000

Rasio lancar = Aset Lancar : Kewajiban Lancar
Kewajiban Lancar = Aset Lancar : Rasio Lancar
= $ 200.000 : 2
= $ 100.000

Penjualan....= $ 1.000.000
HPP..........= $ 500.000 -
Laba Kotor...= $ 500.000
Beban........= $ 450.000 -
Laba Bersih..= $ 50.000
Rasio Pengembalian akhir tahun atas ekuitas biasa = Laba Bersih : Rata-rata Ekuitas Pemegang Saham
Rata-rata Ekuitas pemegang Saham = Laba Bersih : Rasio Pengembalian akhir tahun atas ekuitas biasa
= $ 50.000 : 20%
= $ 250.000

Rasio Total Utang Terhadap Ekuitas = Total Kewajiban : Ekuitas Pemegang Saham
Total Kewajiban = Rasio Total Utang Terhadap Ekuitas x Ekuitas Pemegang Saham
= 1 x $ 250.000
= $ 250.000

NERACA Per 31 Desember Tahun 2
ASET
Aset Lancar
Kas..........................= $ 25.000
Piutang......................= $ 75.000
Persediaan...................= $ 100.000 +
Total Aset Lancar.......................= $ 200.000
Total Aset Tidak Lancar.................= $ 300.000 +
TOTAL ASET.........................................= $ 500.000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Total Kewajiban Lancar.......= $ 100.000
Total Kewajiban Tidak Lancar.= $ 150.000 +
TOTAL KEWAJIBAN.........................= $ 250.000
Total Ekuitas...........................= $ 250.000 +
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS........................= $ 500.000

Analisis:
Rasio Lancar yang normal berada di angka 2, pada contoh kasus diatas Rasio perusahaan tersebut adalah 2 sehingga perusahaan berjalan secara baik dan normal. Sedangkan untuk Rasio perputaran Piutang, Persediaan, dan Aktiva semakin tinggi angka yang di dapat menandakan semakin bagus jalannya perusahaan tersebut. Begitu pun dengan nilai Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih semakin tinggi nilainya semakin bagus perusahaan karena nilai itu mempengaruhi penjualan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Tapi jika nilai Rasio total utang terhadap akuitas semakin tinggi, menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut buruk.

Tambahan:
Jawaban neraca diatas untuk nilai Total Ekuitas dan Persediaan dianggap sama dengan nilai rata-rata Ekuitas dan rata-rata persediaan, karena baik untuk Ekuitas dan persediaan tidak diketahui nilai awalnya.

Read more...

Contoh Pelanggaran Etika Bisnis

• Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum
Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk
Melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan
sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar
prinsip kepatuhan terhadap hukum.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi
Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran
baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas
Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan
yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai
salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus
karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban
Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter. Dalam
pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan
calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang terarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2 bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnka ke negara tujuan untuk bekerja.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran
Sebuah perusahaan property ternama di Yogjakarta tidak memberikan surat ijin
membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling
perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi
kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya.
Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah,
karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum
ada ijin dari pusat perusahaan (pusatnya di Jakarta). Yang aneh adalah di kawasan
kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi izin pembangunan rumah,
sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun
semuannya. Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran
kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya
untuk melakukan penuntutan segera pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini
perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena tidak memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak masuk akal.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran
Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah
perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan
pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam
pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi
bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi
bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan
kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi
spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati
Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar
angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah
memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar
angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah
jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan
mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih
dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam
kasus ini kita dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran
prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan
peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

Sumber : adulaja.blogspot.com/

Read more...